Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 2
PENCANTUMAN DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN/ATAU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PUBLIK
DJP berlakuⓘBatang tubuh
Pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
a.
pensyaratan penambahan NIK dan/atau NPWP penerima layanan;
b.
pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan;
c.
validasi atas pencantuman NIK dan/atau NPWP;
d.
pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan; dan
e.
pengawasan.
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.