Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 25 - Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж - 26 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN DOMISILI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES Date of issue : …………………………(1) Ref. Number : …………………………(2) CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY The tax authority of the Republic of Indonesia certifies that: Name of the taxpayer : ………………………………………………(3) Taxpayer Identification Number : ………………………………………………(4) Address : ………………………………………………… …………………………………(5), Indonesia to the best of our knowledge and belief, is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between Indonesia and …………………………(6) for the period of ………………………… to …………………………(7) of the fiscal year …………………………(8) and is liable to worldwide taxation in Indonesia. Director General of Taxes (Tanda tangan elektronik dan stempel) …………………………………………(9) This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits or relief provided by the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and …………………………(6) and shall be valid until 31st December of the year issued. - 27 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN DOMISILI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI Nomor (1) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri. Nomor (2) : Diisi dengan nomor referensi Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri. Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Dalam Negeri pemohon Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri. Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri pemohon Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri. Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak Dalam Negeri pemohon Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri. Nomor (6) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Nomor (7) : Diisi dengan Bagian Tahun Pajak sesuai permohonan penerbitan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri yang disetujui dalam rentang 1 (satu) Tahun Pajak, contoh: - for the period of January to December, - for the period of June to October. Nomor (8) : Diisi dengan Tahun Pajak sesuai permohonan penerbitan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri yang disetujui. Nomor (9) : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak. - 28 - B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS Yth. Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak ………………… ……………………………………………………………………..(1) Yang bertanda tangan di bawah ini: nama : ……………………………………………………………………(2) NPWP : ……………………………………………………………………(3) nomor telepon : ……………………………………………………………………(4) bertindak selaku Wajib Pajak/wakil/kuasa* dari Wajib Pajak: nama : ……………………………………………………………………(5) NPWP : ……………………………………………………………………(6) nomor telepon : ……………………………………………………………………(7) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bersama ini mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus sebagaimana terlampir sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri nomor …………(8). Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. .............., .........................(9) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak** ......................................(10) Keterangan: *) Coret yang tidak perlu. **) Dalam hal permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, permohonan dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - 29 - PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak Dalam Negeri terdaftar. Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Dalam Negeri/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (4) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak Dalam Negeri/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Dalam Negeri yang mengajukan surat permohonan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri yang mengajukan surat permohonan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (7) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak Dalam Negeri yang mengajukan surat permohonan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (8) : Diisi dengan nomor referensi Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri. Nomor (9) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan dibuat. Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak Dalam Negeri/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengesahan Formulir Khusus. - 30 - C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736191; LAMAN www.pajak.go LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id Nomor : …………………………(1) …………………………(2) Sifat : Segera Hal : Penolakan Pengesahan Formulir Khusus Yth. …………………………(3) Sehubungan dengan permohonan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh otoritas pajak mitra persetujuan penghindaran pajak berganda yang Saudara sampaikan pada tanggal …………………………(4) untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak …………………………(5), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena Formulir Khusus yang diajukan pengesahannya tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yaitu …………………………(6). Saudara dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan Formulir Khusus tersebut dengan memenuhi ketentuan pengesahan Formulir Khusus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Terima kasih atas perhatiannya. an. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak......................(7) …………………………(8) Tembusan: Direktur Jenderal Pajak - 31 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penolakan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penolakan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak Dalam Negeri yang mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (5) : Diisi dengan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Formulir Khusus yang diajukan permohonan pengesahan. Nomor (6) : Diisi dengan alasan penolakan pengesahan Formulir Khusus. Nomor (7) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak Dalam Negeri terdaftar. Nomor (8) : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak Dalam Negeri terdaftar. - 32 - D. FORMAT FORMULIR DGT MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES FORM DGT Guidance: 1. This form is to be completed by a person (individual or non-individual) that is a resident of a country/jurisdiction that has concluded a Double Taxation Agreement (DTA) with Indonesia. 2. For a person that is a: - banking institution; or - pension fund, complete only page 1. 3. For an individual, complete PART I and PART II on page 1 and PART IV and PART VI on page 2. 4. For a non-individual other than those mentioned in no. 2, complete PART I and PART II on page 1 and PART V and PART VI on page 2. All particulars in the form are to be properly furnished and the form should be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before being submitted to Indonesian withholding agent. PART I INCOME RECIPIENT Tax ID Number : ____________________________________________________________________________(1) Name : ____________________________________________________________________________(2) Full Address : ____________________________________________________________________________(3) Country/Jurisdiction : ____________________________________________________________________________(4) Contact Number : _________________________________(5) Email: _________________________________(6) PART II CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a tax resident of ________________(7) from ________________(8), ________________(9) to ________________(10), ________________(11) within the meaning of the DTA concluded between Indonesia and ________________(12). _____________________________________________(13) Official stamp (if any) _________________(14) _____, __/__/__(15) Name & signature of the Competent Authority or authorized representative or authorized tax office Capacity/designation of the signatory Place, date (mm/dd/yy) Office address: _________________________________________________________________________________________(16) PART III DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION OR PENSION FUND) I declare that: 1. the income recipient is not an Indonesian resident taxpayer; 2. the income recipient is a resident of __________________(17) for tax purposes pursuant to the applicable DTA; 3. the purpose of the transaction is not to obtain the benefit under the DTA directly or indirectly that is contrary to the object and purposes of the DTA; 4. in relation with the earned income, the income recipient is not acting as an agent, nominee, or conduit; 5. the beneficial owner is neither an Indonesian resident taxpayer nor a resident taxpayer of the country/jurisdiction other than that mentioned in Part I; and 6. I have examined the information stated on this form and it is true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief. __________________________________________(18) ____________, __/__/__(19) _________________________(20) Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient Place, date (dd/mm/yyyy) Capacity/designation of the signatory This form is available and can be downloaded on www.pajak.go.id Page 1 PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL - 33 - 1. Place and date of birth (dd/mm/yyyy): ______________________, __________ / __________ / __________ (21) 2. The purpose of the transaction is to obtain the benefit directly or indirectly under the DTA that is contrary to the object and purposes of the DTA. Yes No (22) 3. Are you acting as an agent or a nominee? Yes No (23) 4. Do you have a permanent home in Indonesia? Yes No (24) 5. What country/jurisdiction do you ordinarily reside in? __________________________________________ (25) 6. Have you ever resided in Indonesia? Yes No If yes, what period (dd/mm/yyyy)? ________ / ________ / ________ to ________ / ________ / ________ Please provide the address: ____________________________________________________________________ (26) 7. Do you have an office or any other place of business in Indonesia? Yes No (27) If yes, please provide the address: ____________________________________________________________________ PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS A NON-INDIVIDUAL 1. Country/jurisdiction of registration or incorporation: ___________________________________________ (28) 2. Country/jurisdiction where the place of management or control resides: _________________________ (29) 3. Address of the head office: _____________________________________________________________________ (30) 4. Address of the branch, office, or other place of business in Indonesia (if any): _____________________ ______________________________________________________________________________________________ (31) 5. The non-individual has relevant economic substance either in the non- individual’s establishment or the transaction itself. Yes No (32) 6. The non-individual has the same legal form and economic substance either in the non-individual’s establishment or the transaction itself. Yes No (33) 7. The non-individual has its own management to carry on the business and such management has an independent discretion. Yes No (34) 8. The non-individual has sufficient assets to carry on the business other than assets that generate the income from Indonesia. Yes No (35) 9. The non-individual has sufficient and qualified personnels to carry on the business. Yes No (36) 10. The non-individual has business activity other than receiving dividend, interest, and/or royalty sourced from Indonesia. Yes No (37) 11. The purpose of the transaction is to obtain the benefit directly or indirectly under the DTA that is contrary to the object and purposes of the DTA. Yes No (38) 12. The non-individual is acting as an agent, nominee, or conduit. Yes No (39) 13. The non-individual has a controlling right or disposal right on the income or the assets or the rights that generate the income. Yes No (40) 14. No more than 50 percent of the non-individual’s income is used to satisfy any claim by another person. Yes No (41) 15. The non-individual assumes risk on its own assets, liabilities, or capital. Yes No (42) 16. The non-individual has an obligation to transfer the income received to a resident of third country/jurisdiction. Yes No (43) PART VI DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT I declare that I have examined the information provided in this form and it is true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief. I further declare that: I am neither an Indonesian resident taxpayer nor will I be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part II. (44) the income recipient is neither an Indonesian resident taxpayer nor a resident taxpayer of the country/jurisdiction other than that mentioned in Part I. (45) __________________________________________(46) ____________, __/__/__(47) _________________________(48) Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient Place, date (dd/mm/yyyy) Capacity/designation of the signatory This form is available and can be downloaded on www.pajak.go.id Page 2 - 34 - PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DGT INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT FORM DGT BAGIAN I – WAJIB PAJAK LUAR NEGERI PENERIMA PENGHASILAN PART I – INCOME RECIPIENT Nomor (1) Number (1) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terdaftar sebagai Penduduk Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Fill in with taxation identification number in the country/jurisdiction where the income recipient is registered as a resident taxpayer. Nomor (2) Number (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Luar Negeri. Fill in with name of the income recipient. Nomor (3) Number (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Luar Negeri. Fill in with address of the income recipient. Nomor (4) Number (4) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi di mana Wajib Pajak Luar Negeri terdaftar sebagai Penduduk Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Fill in with name of country/jurisdiction where the income recipient is registered as a resident taxpayer. Nomor (5) Number (5) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak Luar Negeri. Fill in with phone number of the income recipient. Nomor (6) Number (6) : Diisi dengan alamat surel Wajib Pajak Luar Negeri. Fill in with email address of the income recipient. BAGIAN II – PENGESAHAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ATAU WAKILNYA YANG SAH ATAU KANTOR PAJAK YANG BERWENANG Bagian ini diisi oleh Pejabat yang Berwenang atau wakilnya yang sah atau kantor pajak yang berwenang di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau diganti dengan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri. PART II – CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE This part should be completed by the competent authority or authorized tax office of the country/jurisdiction of residence or replaced by a certificate of residence. Nomor (7) Number (7) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi di mana Wajib Pajak Luar Negeri terdaftar sebagai Penduduk Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Fill in with name of country/jurisdiction where the income recipient is registered as a resident taxpayer. Nomor (8) Number (8) : Diisi dengan bulan pertama dalam tahun pajak yang tercakup. Fill in with starting month of the fiscal year to be covered. Nomor (9) Number (9) : Diisi dengan awal tahun pajak ketika penghasilan diperoleh. Fill in with starting fiscal year when the income is earned. Nomor (10) Number (10) : Diisi dengan bulan terakhir (paling lama 12 (dua belas) bulan sejak bulan pertama) dalam tahun pajak yang tercakup. Fill in with ending month (maximum 12 (twelve) months from the starting month) of the fiscal year to be covered. Nomor (11) Number (11) : Diisi dengan akhir tahun pajak ketika penghasilan diperoleh. Fill in with ending fiscal year when the income is earned. Nomor (12) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi di mana Wajib Pajak Luar Negeri terdaftar sebagai Penduduk Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. - 35 - Number (12) Fill in with name of country/jurisdiction where the income recipient is registered as a resident taxpayer. Nomor (13) Number (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat yang Berwenang atau wakilnya yang sah atau kantor pajak yang berwenang. Fill in with name & signature of the Competent Authority or authorized representative or authorized tax office. Nomor (14) Number (14) : Diisi dengan jabatan Pejabat yang Berwenang atau wakilnya yang sah atau kantor pajak yang berwenang. Fill in with capacity or designation of the Competent Authority or authorized representative or authorized tax office. Nomor (15) Number (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan oleh Pejabat yang Berwenang atau wakilnya yang sah atau kantor pajak yang berwenang. Fill in with place and date of signing by the Competent Authority or authorized representative or authorized tax office. Nomor (16) Number (16) : Diisi dengan alamat kantor Pejabat yang Berwenang atau wakilnya yang sah atau kantor pajak yang berwenang. Fill in with office address of the Competent Authority or authorized representative or authorized tax office. BAGIAN III – PERNYATAAN OLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI PENERIMA PENGHASILAN (LEMBAGA PERBANKAN DAN DANA PENSIUN) Bagian ini diisi oleh pihak manajemen yang diberi wewenang oleh lembaga perbankan atau dana pensiun. PART III – DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION OR PENSION FUND) This part should be completed by the management authorized by the banking institution or pension fund. Nomor (17) Number (17) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi di mana Wajib Pajak Luar Negeri terdaftar sebagai Penduduk Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Fill in with name of country/jurisdiction where the income recipient is registered as a resident taxpayer. Nomor (18) Number (18) : Diisi dengan tanda tangan pihak manajemen yang berwenang. Fill in with signature of the authorized management. Nomor (19) Number (19) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan oleh pihak manajemen yang berwenang. Fill in with place and date of signing by the authorized management. Nomor (20) Number (20) : Diisi dengan jabatan pihak manajemen yang berwenang. Fill in with capacity or designation of the authorized management. BAGIAN IV – DIISI JIKA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI MERUPAKAN ORANG PRIBADI PART IV – TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL Nomor (21) Number (21) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Wajib Pajak Luar Negeri. Fill in with place and date of birth of the income recipient. Nomor (22) Number (22) : Centang kotak yang sesuai berdasarkan fakta dan keadaan. Check the appropriate box based on facts and circumstances. Nomor (23) : Centang kotak yang sesuai berdasarkan fakta dan keadaan. Wajib Pajak Luar Negeri adalah agen jika Wajib Pajak Luar Negeri bertindak sebagai perantara dan bertindak untuk dan/atau atas nama pihak lain. Wajib Pajak Luar Negeri adalah nominee jika Wajib Pajak Luar Negeri secara hukum memiliki suatu harta dan/atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan - 36 - Number (23) amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan. Check the appropriate box based on facts and circumstances. The income recipient is an agent if he acts as an intermediary or acts for and/or on behalf of other party. The income recipient is a nominee if he is the legal owner of assets and/or income for the interest of or based on a mandate from a party that actually owns such assets and/or enjoys the benefit of such income. Nomor (24) Number (24) : Centang kotak yang sesuai berdasarkan fakta dan keadaan. Check the appropriate box based on facts and circumstances. Nomor (25) Number (25) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi di mana Wajib Pajak Luar Negeri biasa tinggal. Fill in with name of country/jurisdiction where the income recipient ordinarily resides. Nomor (26) Number (26) : Centang kotak yang sesuai berdasarkan fakta dan keadaan. Jika Wajib Pajak Luar Negeri pernah tinggal di Indonesia, diisi juga tanggal Wajib Pajak Luar Negeri tinggal di Indonesia dan alamat tempat tinggalnya di Indonesia. Check the appropriate box based on facts and circumstances. If the income recipient has ever resided in Indonesia, fill in also with the period when he resides in Indonesia and the address where he resides in Indonesia. Nomor (27) Number (27) : Centang kotak yang sesuai berdasarkan fakta dan keadaan. Jika Wajib Pajak Luar Negeri pernah tinggal di Indonesia, diisi juga tanggal Wajib Pajak Luar Negeri tinggal di Indonesia dan alamat tempat tinggalnya di Indonesia. Check the appropriate box based on facts and circumstances. If the income recipient has an office or any other place of business in Indonesia, fill in also with the address of such office or place of business in Indonesia. BAGIAN V – DIISI JIKA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI BUKAN ORANG PRIBADI PART V – TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS A NON-INDIVIDUAL Nomor (28) Number (28) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi di mana Wajib Pajak Luar Negeri terdaftar atau didirikan. Fill in with name of country/jurisdiction where the income recipient is registered or incorporated. Nomor (29) Number (29) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi di mana Wajib Pajak Luar Negeri dikendalikan atau manajemen Wajib Pajak Luar Negeri berada. Fill in with name of country/jurisdiction where the income recipient is controlled or its management is situated. Nomor (30) Number (30) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi di mana kantor pusat Wajib Pajak Luar Negeri berada. Fill in with name of country/jurisdiction where head office of the income recipient is located. Nomor (31) Number (31) : Diisi dengan alamat cabang, kantor, atau tempat usaha lain Wajib Pajak Luar Negeri di Indonesia (jika ada). Fill in with address of branch, office, or other place of business in Indonesia of the income recipient (if any). Nomor (32)–(43) Number (32)–(43) : Centang kotak yang sesuai berdasarkan fakta dan keadaan. Check the appropriate box based on facts and circumstances. - 37 - BAGIAN VI – PERNYATAAN OLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI PART VI – DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT Nomor (44)–(45) Number (44)–(45) : Centang kotak yang sesuai berdasarkan fakta dan keadaan. Check the appropriate box based on facts and circumstances. Nomor (46) Number (46) : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak Luar Negeri atau orang yang berwenang untuk menandatangani untuk Wajib Pajak Luar Negeri. Fill in with signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient. Nomor (47) Number (47) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan. Fill in with place and date of signing. Nomor (48) Number (48) : Diisi dengan jabatan penanda tangan. Fill in with capacity or designation of the signatory. - 38 - E. CONTOH PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN KETENTUAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA Contoh 1 – Penentuan Pihak yang Sebenarnya Menerima Manfaat atas Penghasilan (Beneficial Owner) PT I membutuhkan dana untuk meningkatkan kapasitas produksinya sehingga berencana untuk menerima pinjaman dari R Ltd., perusahaan Negara X yang tidak memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia. Untuk mendapatkan pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah, R Ltd. mendirikan H Ltd. di Negara Y yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, dengan jumlah setoran modal yang seluruhnya berasal dari R Ltd. sebesar pinjaman yang dibutuhkan PT I. PT I kemudian membuat perjanjian pinjaman dengan H Ltd. dan membayar bunga kepada H Ltd. PT I melakukan pembayaran bunga kepada H Ltd. pada saat jatuh tempo pembayaran. Satu hari setelah menerima pembayaran bunga dari PT I, H Ltd. meneruskan bunga tersebut sebagai dividen kepada R Ltd. dengan nilai yang sama dengan bunga yang diterima dari PT I. Tidak terdapat kewajiban tertulis bagi H Ltd. untuk meneruskan pembayaran bunga tersebut. Akan tetapi, H Ltd. selalu meneruskan bunga tersebut kepada R Ltd. dalam bentuk dividen. Negara X tidak memajaki penghasilan dividen dari luar negeri dan Negara Y tidak memajaki pembayaran dividen ke luar negeri. Tidak terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Negara X sehingga apabila terdapat pembayaran bunga atau dividen dari Indonesia ke Negara X dikenakan pajak dengan tarif 20%. Pasal 11 ayat 2 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Negara Y berbunyi sebagai berikut: “However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the - 39 - Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.” Kesimpulan: Berdasarkan fakta bahwa 1 hari setelah pembayaran bunga diterima oleh H Ltd. dari PT. I, H Ltd. selalu meneruskan bunga tersebut kepada R Ltd. dalam bentuk dividen, dapat disimpulkan bahwa terdapat kewajiban tidak tertulis bagi H Ltd. untuk meneruskan penghasilan yang diterima kepada R Ltd. R Ltd. melakukan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Y melalui H Ltd. di Negara Y karena R Ltd. merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat atas penghasilan bunga tersebut (beneficial owner). Pencegahan skema penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dapat dilakukan dengan ketentuan mengenai pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan (beneficial owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Y, sehingga atas pembayaran bunga dari PT I kepada H ltd, dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh 2 – Penerapan Ketentuan Mengenai Persentase dan Periode Minimum Kepemilikan Saham untuk Penerapan Manfaat Tarif Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Lebih Rendah atas Dividen Pada tanggal 1 Januari 20X1, G Ltd. dari Negara X memiliki saham pada PT I di Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT I mengumumkan akan melakukan pembayaran dividen untuk para pemegang sahamnya pada tanggal 31 Maret 20X1. Pada tanggal 25 Maret 20X1, G Ltd. menambah tingkat kepemilikannya di PT I sebesar 5% (lima persen) menjadi 25% (dua puluh lima persen) agar G Ltd. dapat memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X berupa tarif pajak sebesar 5% (lima persen) atas dividen untuk tingkat kepemilikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Kemudian pada tanggal 10 April 20X1, G Ltd. melepas kembali 5% (lima persen) kepemilikan sahamnya tersebut di PT I. Pasal 10 ayat 2 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Negara X mengatur: ”However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the - 40 - beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: a. 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends; or b. 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.” Pasal 8 ayat 1 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: ”Provisions of a Covered Tax Agreement that exempt dividends paid by a company which is a resident of a Contracting Jurisdiction from tax or that limit the rate at which such dividends may be taxed, provided that the beneficial owner or the recipient is a company which is a resident of the other Contracting Jurisdiction and which owns, holds or controls more than a certain amount of the capital, shares, stock, voting power, voting rights or similar ownership interests of the company paying the dividends, shall apply only if the ownership conditions described in those provisions are met throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividends (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividends). Kesimpulan: G Ltd. melakukan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X dengan menambah tingkat kepemilikannya di PT I untuk memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X berupa tarif pajak sebesar 5% (lima persen) atas dividen untuk tingkat kepemilikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan menghindari pengenaan pajak sebesar 15% (lima belas persen). Pencegahan skema penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dapat dilakukan dengan ketentuan mengenai pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk transaksi penyerahan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X. Karena G Ltd. memiliki 25% saham PT I selama kurang dari 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal 25 Maret dan dijual kembali pada tanggal 10 April, atas pembayaran dividen dari PT I kepada G ltd. dikenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen) berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X. Contoh 3 – Penerapan Ketentuan Mengenai Periode dan Pemenuhan Ambang Batas Persentase Harta Tidak Bergerak terhadap Keseluruhan Harta untuk Menentukan Hak Pemajakan atas Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas G Ltd. dari Negara X memiliki penyertaan modal langsung berupa saham sebesar 100% (seratus persen) atas PT I, Wajib Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan laporan keuangan PT I, pada tanggal 1 Januari 20X1, diketahui data dan informasi bahwa nilai buku seluruh harta PT I sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Nilai buku harta tidak bergerak yang terletak di Indonesia sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) b. Nilai buku harta lain sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) Pada tanggal 31 Desember 20X1, G Ltd. memberikan pinjaman ke PT I sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Nilai buku seluruh harta PT I - 41 - pada tanggal 31 Desember 20X1 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pada tanggal 3 Januari 20X2, G Ltd. mengalihkan sebagian sahamnya di PT I kepada F Ltd. yang juga berasal dari Negara X. Negara X tidak mengenakan pajak atas pengalihan saham ini. Pasal 13 ayat 4 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Negara X mengatur: ”Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.” Pasal 9 ayat 4 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: “For purposes of a Covered Tax Agreement, gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction.” Pemenuhan ketentuan Pasal 13 ayat 4 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X dilakukan dengan membandingkan proporsi nilai harta tidak bergerak yang berada di Indonesia terhadap nilai seluruh harta perusahaan yang sahamnya dialihkan tanpa memperhitungkan segala jenis utang atau kewajiban perusahaan yang sahamnya dialihkan tersebut. Dikarenakan kepemilikan atau penguasaan harta tidak bergerak oleh G Ltd. dilakukan melalui Perseroan Dalam Negeri, penentuan perbandingan nilai buku harta tidak bergerak yang terletak di Indonesia dengan nilai buku seluruh harta PT I sebagai berikut: • Sebelum tanggal 31 Desember 20X1 = nilai harta tidak bergerak PT I di Indonesia x 100 % nilai buku seluruh harta PT I = Rp9.000.000.000,00 x 100 % Rp15.000.000.000,00 - 42 - = 60% • Pada periode 31 Desember 20X1 – 3 Januari 20X2 = nilai harta tidak bergerak PT I di Indonesia x 100 % nilai buku seluruh harta PT I = Rp9.000.000.000,00 x 100 % Rp20.000.000.000,00 = 45% Kesimpulan: G Ltd. melakukan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X dengan menambah nilai buku seluruh harta PT I yang sahamnya dialihkan dengan meminjamkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga persentase nilai harta tidak bergerak yang berada di Indonesia terhadap nilai buku seluruh harta PT I turun dari 60% (enam puluh persen) menjadi 45% (empat puluh lima persen) sebelum menjual saham PT I. Hal tersebut mengakibatkan persentase nilai harta tidak bergerak sebelum penjualan saham tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 4 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X. Pencegahan skema penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dapat dilakukan dengan klausul pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk pengaturan keuntungan dari pengalihan saham yang nilainya terutama berasal dari harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X yang mengatur bahwa hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham PT I yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) berasal dari harta tidak bergerak berada di Indonesia sepanjang ambang batas persentase nilai harta tidak bergerak dipenuhi kapan pun dalam periode 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebelum pengalihan saham. Pengaturan dalam Pasal 9 ayat 4 MLI mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda melalui dilusi nilai harta yang mengakibatkan ambang batas persentase nilai harta tidak bergerak tidak terpenuhi. Karena persentase nilai harta tidak bergerak yang berada di Indonesia terhadap nilai buku seluruh harta PT I sebesar 60% (enam puluh persen) terpenuhi dalam periode 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebelum pengalihan saham yaitu pada tanggal 30 Desember 20X1 (empat hari sebelum pengalihan saham tanggal 3 Januari 20X2) maka hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham PT I berada di negara Indonesia dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh 4 – Penerapan Ketentuan Mengenai Pencegahan Penghindaran Penentuan Bentuk Usaha Tetap 4.1 – Pemecahan Kontrak Proyek Konstruksi, Instalasi, atau Proyek Perakitan PT I membuat kontrak konstruksi dengan A Ltd., perusahaan konstruksi dari Negara X, untuk membangun gedung di Indonesia, mulai dari konstruksi sampai dengan instalasi listrik dan air. Untuk menghindari pemenuhan time test keberadaan BUT di Indonesia, A Ltd. memecah kontrak konstruksi dengan PT I menjadi tiga kontrak terpisah. Kontrak pertama dikerjakan selama 100 (seratus) hari oleh A Ltd. Kontrak kedua dikerjakan selama 35 (tiga puluh lima) hari oleh F Ltd., perusahaan Negara X, - 43 - dan kontrak ketiga dikerjakan selama 15 (lima belas) hari oleh G LTd., perusahaan di negara Y. F Ltd. dan G Ltd. sepenuhnya dimiliki oleh A Ltd. Dalam ketiga kontrak tersebut, A Ltd. mengerjakan konstruksi bangunan, F Ltd. mengerjakan interior bangunan, dan G Ltd. mengerjakan instalasi listrik dan air. Pasal 5 ayat 3 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Negara X mengatur: “A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than 120 days.” Pasal 14 ayat 1 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: “For the sole purpose of determining whether the period (or periods) referred to in a provision of a Covered Tax Agreement that stipulates a period (or periods) of time after which specific projects or activities shall constitute a permanent establishment has been exceeded: a) where an enterprise of a Contracting Jurisdiction carries on activities in the other Contracting Jurisdiction at a place that constitutes a building site, construction project, installation project or other specific project identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement, or carries on supervisory or consultancy activities in connection with such a place, in the case of a provision of a Covered Tax Agreement that refers to such activities, and these activities are carried on during one or more periods of time that, in the aggregate, exceed 30 days without exceeding the period or periods referred to in the relevant provision of the Covered Tax Agreement; and b) where connected activities are carried on in that other Contracting Jurisdiction at (or, where the relevant provision of the Covered Tax Agreement applies to supervisory or consultancy activities, in connection with) the same building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the first- mentioned enterprise, - 44 - these different periods of time shall be added to the aggregate period of time during which the first-mentioned enterprise has carried on activities at that building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement.” Pasal 15 ayat 1 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: “For the purposes of the provisions of a Covered Tax Agreement that are modified by paragraph 2 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), or paragraph 1 of Article 14 (Splitting-up of Contracts), a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.” Kesimpulan: A Ltd. melakukan penyalahgunaan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X dengan memecah kontrak konstruksi menjadi tiga agar A Ltd. terhindar dari status bentuk usaha tetap di Indonesia. Pencegahan skema penyalahgunaan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dilakukan dengan menjumlahkan periode kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Luar Negeri (A Ltd.) dan periode kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang erat terkait (closely related person) dengan Wajib Pajak Luar Negeri di lokasi konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang sama (F Ltd. dan G LTd.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X. Berdasarkan fakta bahwa A Ltd. melakukan kegiatan konstruksi bangunan selama 100 (seratus) hari, dan orang pribadi atau badan yang erat terkait (closely related person) dengan A Ltd. yaitu F Ltd. melakukan kegiatan konstruksi selama 35 (tiga puluh lima) hari serta G Ltd. melakukan kegiatan konstruksi selama 15 (lima belas) hari, total periode kegiatan konstruksi yang dilakukan A Ltd., dan F Ltd. dijumlahkan untuk menghitung periode pemenuhan status bentuk usaha tetap. Kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh G Ltd. tidak dijumlahkan karena kegiatan tersebut dilakukan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian total periode kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh A Ltd., dan F Ltd. berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) hari. Periode kegiatan konstruksi tersebut telah melebihi batasan 120 (seratus dua puluh) hari yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X, sehingga A Ltd. dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. 4.2 – Pengaturan Wewenang Sedemikian Rupa Sehingga Agen Yang Berkedudukan Tidak Bebas Di Indonesia Tidak Menyepakati Kontrak Atas Nama Wajib Pajak Luar Negeri - 45 - A Ltd., perusahaan manufaktur dari Negara X, menjual produknya dengan bantuan PT I yang bertugas memasarkan produk A Ltd. di Indonesia dan mencari calon pembeli produk A Ltd. di Indonesia. A Ltd. merupakan pemilik saham mayoritas PT I sebesar 65% (enam puluh lima persen). Pembeli yang hendak memesan produk A Ltd. akan bernegosiasi dengan PT I mengenai harga produk, spesifikasi produk, kuantitas produk, dan potongan harga. Setelah tercapai kesepakatan, pembeli menandatangani kontrak pembelian dengan A Ltd. dengan isi kontrak sesuai dengan hasil negosiasi antara pembeli dengan PT I tanpa modifikasi material dari A Ltd. Pasal 5 ayat 5 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Negara X mengatur: “Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.” Pasal 12 ayat 1 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: “Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, but subject to paragraph 2, where a person is acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are: a) in the name of the enterprise; or b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or c) for the provision of services by that enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting Jurisdiction in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless these activities, if they were exercised by the enterprise - 46 - through a fixed place of business of that enterprise situated in that Contracting Jurisdiction, would not cause that fixed place of business to be deemed to constitute a permanent establishment under the definition of permanent establishment included in the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention).” Kesimpulan: A Ltd. melakukan penyalahgunaan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X dengan mengatur wewenang PT I terbatas pada negosiasi kontrak tanpa menandatangani kontrak agar PT I tidak diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap A Ltd. di Indonesia. Pencegahan skema penyalahgunaan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dilakukan dengan memastikan berdasarkan fakta dan situasi bahwa PT I lazim melakukan peran utama yang mengarah pada kesepakatan atas kontrak yang biasanya disepakati tanpa modifikasi material oleh A Ltd. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X sehingga A Ltd. dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Peran utama dapat berupa kewenangan dalam menentukan harga produk, spesifikasi produk, kuantitas produk, dan potongan harga. Fakta dan situasi bahwa PT I lazim melakukan peran utama yang mengarah pada kesepakatan atas kontrak yang biasanya disepakati tanpa modifikasi material oleh A Ltd dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap dokumen yang terkait dan relevan dengan transaksi yang meliputi kontrak, hasil pertemuan (minute of meeting), bukti korespondensi, dan dokumen lainnya. 4.3 – Pengecualian Kegiatan Persiapan (Preparatory) atau Penunjang (Auxiliary) dari Pengertian Bentuk Usaha Tetap A Ltd., perusahaan manufaktur barang mewah dari Negara X, mengambil bagian dalam pameran di tempat usaha tetap yang berada di Indonesia dan memamerkan produk terbarunya. Selain partisipasinya dalam pameran tersebut, A Ltd. tidak melakukan kegiatan usaha lainnya dalam bentuk apapun di Indonesia. Pembeli yang hendak memesan produk A Ltd. akan menandatangani surat pemesanan barang dengan A Ltd. dan menerima barang yang dikirim oleh PT I yang memiliki gudang penyimpanan di Indonesia berisi stok persediaan produk milik A Ltd. untuk dijual ke Indonesia. A Ltd. merupakan pemilik saham mayoritas PT I sebesar 65% (enam puluh lima persen). PT I merupakan distributor produk A Ltd. yang penghasilannya hanya berasal dari komisi pengiriman barang yang dipesan kepada A Ltd. - 47 - Pasal 5 ayat 3 huruf a Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: “An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment merely by reason of the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise.” Pasal 13 ayat 2 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: “Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include: a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character; b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a); c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b), provided that such activity or, in the case of subparagraph c), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.” Pasal 13 ayat 4 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: “A provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 or 3) that lists specific activities deemed not to constitute a permanent establishment shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting Jurisdiction and: a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of a Covered Tax Agreement defining a permanent establishment; or b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely - 48 - related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character, provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.” Pasal 15 ayat 1 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: “For the purposes of the provisions of a Covered Tax Agreement that are modified by paragraph 2 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), or paragraph 1 of Article 14 (Splitting-up of Contracts), a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.” Kesimpulan: A Ltd. melakukan penyalahgunaan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X dengan membagi kegiatan pameran produk dan penyimpanan serta pengiriman stok persediaannya dengan PT I agar A Ltd. tidak dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Pencegahan skema penyalahgunaan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dilakukan dengan memastikan berdasarkan fakta dan situasi bahwa kegiatan penyimpanan dan pengiriman oleh PT I yang merupakan pihak erat terkait (closely related) dengan A Ltd dan kegiatan pameran oleh A Ltd merupakan kombinasi kegiatan yang tidak bersifat penunjang (auxiliary) dan membentuk fungsi yang saling melengkapi yang merupakan bagian terpadu dari operasi bisnis sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 2 dan ayat 4 serta Pasal 15 ayat 1 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Negara X sehingga A Ltd dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Contoh 5 – Penerapan Ketentuan Pembatasan Penerima Manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Limitation on Benefit) X Co merupakan perusahaan yang 60% (enam puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Mr Y yang merupakan penduduk dari Negara Z dan 40% (empat puluh persen) saham sisanya dimiliki oleh PT A yang merupakan penduduk Indonesia. Pada tahun 20X2, X Co mendapatkan penghasilan berupa dividen sebesar 1.000 USD dari PT B dan juga membayar bunga sebesar 750 USD kepada R Pte Ltd yang merupakan penduduk dari negara S. PT B memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada X Co dengan tarif sesuai ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia-Negara Z. - 49 - Terdapat ketentuan terkait dengan Limitation on Benefit (LoB) dalam Pasal 26 ayat 6 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z yang mengatur: ”Except as provided in paragraph 7, a person (other than an individual) which is a resident of a Contracting State shall not be entitled under this Convention to relief from taxation in the other Contracting State unless: a. more than 50 percent of the beneficial interest in such person (or in the case of a company, more than 50 percent of the number of shares of each class of the company's shares) is owned, directly or indirectly, by any combination of one or more of: (i) individuals who are residents of Country Z; (ii) citizens of Country Z; (iii) individuals who are residents of Indonesia; (iv) companies as described in paragraph 7(a); and (v) the Contracting States; and b. the income of such person is not used in substantial part, directly or indirectly, to meet liabilities (including liabilities for interest or royalties) to persons other than those enumerated in subparagraphs (a)(i) through (v).” Pasal 26 ayat 7 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Negara X mengatur: “The provisions of paragraph 6 shall not apply if: (a) the person is a company in whose principal class of shares there is substantial and regular trading on a recognized stock exchange; or (b) the establishment, acquisition and maintenance of such person and the conduct of its operations did not have as a principal purpose the purpose of obtaining benefits under the Convention.” Kesimpulan: X Co yang merupakan penduduk dari negara Z memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 6 huruf (a) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z, karena 60% saham X Co dimiliki oleh Mr Y yang merupakan individu residen dari Negara Z (Pasal 26 ayat 6 huruf (a) angka (i) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z). - 50 - Akan tetapi untuk mendapatkan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z, X Co juga harus memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 6 huruf (b) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z yaitu penghasilan yang diterima tidak digunakan secara substantial untuk memenuhi kewajiban kepada pihak selain yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat 6 huruf (a). Berdasarkan fakta yang ada diketahui bahwa X Co membayar bunga sebesar 750 USD kepada R Pte Ltd yang merupakan penduduk dari negara S, sehingga untuk menentukan pemenuhan 26 ayat 6 huruf (b) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z perlu membandingkan jumlah pembayaran kewajiban kepada R Pte Ltd. dengan penghasilan yang diterima oleh X Co. sebagai berikut: = Pembayaran bunga kepada R Pte Ltd x 100 % Penghasilan dividen dari PT B = 750 x 100 % 1.000 = 75% Karena penghasilan yang diterima oleh X Co sebagian besar (substantial part/lebih dari 50% (lima puluh persen)) digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada R Pte Ltd yang berada di negara S dan bukan merupakan pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 26 ayat 6 huruf (a) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z, maka manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z tidak dapat diberikan, sehingga atas pembayaran dividen dari PT B ke X Co dipotong sesuai tarif Undang-Undang PPh. Contoh 6 – Penerapan Ketentuan Uji Tujuan Utama (Principal Purpose Test atau Main Purpose Test) Fakta dan skema transaksi sama dengan Contoh 2 Penerapan Ketentuan Mengenai Periode Minimum Kepemilikan Saham untuk Penerapan Manfaat Tarif Yang Lebih Rendah atas Dividen kecuali tidak terdapat ketentuan Pasal 8 ayat 1 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Negara X. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X mengatur: “Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the Covered Tax Agreement.” Kesimpulan: G Ltd. melakukan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X dengan menambah tingkat kepemilikannya di PT I untuk memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X berupa tarif pajak sebesar 5% (lima persen) atas dividen - 51 - untuk tingkat kepemilikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan menghindari pengenaan pajak sebesar 15% (lima belas persen). Pencegahan skema penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan mengenai tidak diberikannya manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda berdasarkan tujuan utama atau salah satu tujuan utama transaksi atau pengaturan berupa principal purposes test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X. Berdasarkan penerapan ketentuan uji tujuan utama dengan melakukan analisis terhadap: a. skema transaksi atau pengaturan, diketahui bahwa G Ltd. menambah kepemilikan sahamnya dari semula 20% (dua puluh persen) menjadi 25% (dua puluh lima persen) pada tanggal 25 Maret sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat tarif yang lebih rendah; b. waktu dan durasi pelaksanaan, diketahui setelah menerima pembayaran dividen pada tanggal 31 Maret, G Ltd. melepas kembali sahamnya sebesar 5% (lima persen) pada tanggal 10 April sehingga dalam durasi 15 hari setelah penambahan saham jumlah penyertaan modal G Ltd. pada PT I berubah kembali yang semula 25% (dua puluh lima persen) menjadi 20% (dua puluh persen); c. manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang diperoleh, dengan menggunakan skema pada contoh diatas, G Ltd. mendapatkan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda berupa pengenaan pajak dengan tarif 5% (lima persen) dari yang seharusnya 15% (lima belas persen) apabila tidak menggunakan skema tersebut; dan d. fakta dan keadaan lain yang relevan, berdasarkan dokumen yang terkait dengan transaksi seperti kontrak dan minutes of meeting, dapat disimpulkan bahwa pengaturan transaksi yang dilakukan oleh G Ltd. memiliki tujuan utama untuk mendapatkan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X, sehingga atas dividen dari PT I kepada G Ltd, dikenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen) berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Negara X. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA