Pasal 28

(1) Dalam rangka Pengampunan Pajak, Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan membatalkan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Surat Keputusan Keberatan. (2) Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, dan surat keputusan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan. (3) Pembatalan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan. (4) Pembatalan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak, yang: a. menerbitkan surat keputusan; atau b. wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan surat keputusan.