Pasal 41

(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus menerbitkan: a. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau b. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1). (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. mengabulkan seluruhnya; b. mengabulkan sebagian; atau c. menolak, permohonan pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. mengabulkan; atau b. menolak, permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak: a. tidak menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); atau b. tidak menyampaikan surat pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), permohonan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. (5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kesepuluh Penyelesaian Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar secara Jabatan