Pasal 2

(1) Kontraktor yang mengoperasikan Wilayah Kerja memiliki hak memperoleh Pembayaran Kembali ( Reimbursement ) PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. (2) Hak rnernperoleh Pernbayaran Kernbali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kontraktor setelah setoran Bagian Negara diterirna di rekening kas negara. (3) Bagian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa setoran FTP dan/atau Equity dari Kontraktor sebagairnana diatur dalarn Kontrak Kerja Sarna. (4) Jumlah pengajuan permintaan Pernbayaran Kembali ( Reimbursement ) PPN atau PPN dan PPnBM tidak melampaui jumlah Bagian Negara yang telah disetorkan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Kontrak Kerja Sama rnengatur Pernbayaran Kembali ( Reimbursement ) PPN atau PPN dan PPnBM menggunakan Bagian Negara tidak terrnasuk FTP, Nilai Pernbayaran Kernbali ( Reimbursement ) PPN atau PPN dan PPnBM kepada Kontraktor paling tinggi hanya sebesar Equity .