Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.www.jdih.kemenkeu.go.id
- 6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 20 17
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 20 17
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 17 NOMOR 146 2
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
U. Kementerianwww.jdih.kemenkeu.go.id
- 7 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUB LIK INDONESIA
NOMOR 140/PMK.03/2017
TENTANG
TATA CARA PENGECUALIAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS HASIL INVESTASI ATAU
PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINAN
SOSIAL
FORMAT LAPORAN HASIL INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI
ASET DANA JAMINAN SOSIAL YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN
LAPORAN HASIL INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA
JAMINAN SOSIAL YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN
... ( a)
Nomor Pokok Wajib Pajak: ... ( b)
Periode Bulan ... s.d. ... Tahun ... ( c)
No. Bentuk \Jenis Pihak yang Membayarkan \Jumlah
Pengha.silan y;:mg
Investasi Penghasilan,_ Na.ma NPWP Dib;J_yark;J.n
( 1) (2) (:3) (4) (5) (6)
Petunjuk pengisian:
Huruf ( a)
Huruf ( b)
Huruf ( c)
Kolom ( 1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Diisi dengan nama Program Jaminan Sosial bersangkutan
( contoh: DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja, DJS Kesehatan Program Jaminan Sosial)
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Program Jaminan Sosial
bersangkutan
Diisi dengan periode bulan pelaporan ( contoh: Juli- Desember
20 17, Januari-Juni 20 18)
Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan bentuk investasi yang dilakukan oleh Program
Jaminan Sosial yang bersangkutan
Diisi dengan jenis penghasilan atas investasi tersebut pada
kolom 2www.jdih.kemenkeu.go.id
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom, (6)
- 8 -
Diisi dengan nama pihak yang membayarkan penghasilan yang
diterima/ diperoleh atas hasil investasi
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang
membayarkan penghasilan yang diterima/ diperoleh dari hasil
investasi
Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/ diperoleh dari
hasil investasi
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umumwww.jdih.kemenkeu.go.id
Teks diambil dari JDIH pada 9 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.