Pasal 4

( 1) BPJS harus melaporkan rincian hasil investasi atau pengembangan dana yang tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat kantor pusat BPJS terdaftar. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disampaikan paling lambat: a. akhir bulan Juli untuk pelaporan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni; dan b. akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk pelaporan periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.www.jdih.kemenkeu.go.id - 5 - Pasal5 ( 1) Pajak Penghasilan yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 30 Desember 20 16 sampai dengan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, serta telah disetor dan dilaporkan oleh pemotong Pajak Penghasilan, dapat dimintakan pengembalian oleh BPJS. (2) Pengembalian Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.