Pasal 4

Peraturan Menteri Lni mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 10- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ·pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam B�rita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Juli 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 15 NOMOR 1086www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l\EUAl\JGAN �lEPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141IPMK.03I2015TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANOKA 2 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGA!MANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENENTUAN JUMLAH BRUTO SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 1. PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Tenaga Power- mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp20.000.000, 00. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar: 2% x Rp20.000.000, 00 = Rp400.000, 00. ·PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam) . PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga .,kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per' bulan sebesar Rp40.000.000, 00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp4.000.000, 00. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut: a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar: 2% x Rp4.000.000, 00 = Rp8 0.000, 00 b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000, 00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Secure adalah sebesar: 2% x Rp44.000.000, 00 = Rp88 0.000, 00 2. PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga) . Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp255.000.000, 00. Rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri dari: - jasa pembuatan materi iklan sebesar Rpl00.000.000, 00; - fee agen RpS.000.000, 00; dam - biaya pemasangan iklan RplS0.000.000, 00. Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar RplS0.000.000, 00 yang kemudian akan dilakukan reimbursement (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN HEPUBLIK INDONESI/\ -2- a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar : 2% x Rp 150.000.000, - = Rp3.000.000, 00. b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa, pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah: 1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar: 2% x Rpl00.000.000, 00 = Rp2.000.000, 00; dan 2) untuk jasa keagenan sebesar: 2% x Rp5.000.000, 00 = Rpl00.000, 00. c. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo adalah sebesar Rp255.000.000, 00, sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo CJ-dalah sebesar: 2% x Rp255.000.000, 00 = Rp 5. 100.000, 00 3. PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan inenyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rpl00.000.000, 00 tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000, 00 untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada. Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut: a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar: 2% x Rl00.000.000, 00 = Rp2.000.000, 00 b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp120.000.000, 00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar: 2% x Rp 120.000.000, 00 = Rp2.400.000, 00 4. PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan katering untuk menyediakan makanan dalam rangka perkenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan katering tersebut adalah Rp 30.000.000, 00. Dasar pemotongan untuk jasa katering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Selera Sedap yaitu sebesar Rp30.000.000, 00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV Selera Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar: 2% x Rp30.000.000, 00 = Rp600.000, 00www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3- 5 . CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi online melalui website luar negeri seperti ebay dan amazon. Yayasan Welas Asih membuat kontrak dengan CV Bayar Tunai untuk melakukan pembelian online 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui website amazon dengan total harga pembelian US$5.000, 00. Atas pembelian tersebut, CV Bayar Tunai meminta imbalan sebagai perantara sebesar RpS.000.000, 00. Tagihan yang dibuat oleh CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih terdiri atas harga buku sebesar US$5.000, 00 yang disertai dengan bukti pembayaran kepada amazon dan imbalan jasa perantara sebesar RpS.000.000, 00. Atas pembayaran yang dilakukan Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23 oleh Yayasan Welas Asih sebesar: 2% x RpS.000.000, 00 = Rpl00.000, 00. 6. PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar RpSS0.000.000, 00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi honor artis sebesar RpS00.000.000, 00 dan jasa keagenan artis sebesar RpS0.000.000, 00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar dipotong PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Nasional sebesar: 2% x RpS0.000.000, 00 = Rpl.000.000, 00. Selain pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT Televisi Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan memotong PPh Pasal 2 1 atas pembayaran honor kepada artis. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGOROwww.jdih.kemenkeu.go.id