Pasal 19

(1) Perusahaan KITE Pembebasan dibebaskan dari kewajiban membayar: a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan ; dan c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh yang belum dipertanggungjawabkan, dalam hal terjadi keadaan tertentu. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kondisi kahar iforre majeure), seperti peperangan, bencana alam, atau kebakaran; atau b. kondisi lain yang mengal<ibatkan Perusahaan KITE Pembebasan. tidak dapat mempertanggjawabkan Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh berdasarkan manajemen iisiko dan pertimbangan kepala Kantor Wilayah atau KPU. (3) Pembeba.san daii kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibeiikan dalam hal: a. Barang dan Bahan dan/ atau Barang Contoh telah musnah ata.u hilang; dan b. peiiode KITE Pembebasan belum berakhir saat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi. (3) Pembebasan daii kewajiban seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dibeiikan berdasarkan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri. (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada aya.t (4), Perusahaan KITE Pembebasan menyampaikan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU dengan melampirkan: a. bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan b. pernyataan jenis, jumlah, dan uraian barang yang musnah atau hilang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Pertama Penyelesaian Barang dan Bahan