Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. penerapan manajemen risiko dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif, dan penerapan manajemen risiko dalam rangka pemeriksaan lapangan ; b. tata cara pengajuan perrnohonan dan penetapan sebagai perusahaan penerirna fasilitas KITE Pembebasan serta perubahan data pada keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; c. tata cara pembekuan dan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan; d. tata cara permohonan impor atau pernasukan Barang Contoh; e. tata car a permohonan a tau pemberitahuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi selain yang yang tercantum clalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; f. tata cara perrnohonan atau pemberitahuan subkontrak kepada penerirna subkontrak selain yang yang tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; g. tata cara permohonan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi; h. tata cara permohonan perpanJ angan periode KITE Pembebasan; i. tata cara impor kembali untuk subkontrak di luar daerah pabean; j. tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban, dokumen yang dipersyaratkan, penyusunan elemen data Konversi, dan format laporan; k. tata cara penyerahan Hasil Produksi kepada Perusahaan KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE Pengembalian untuk ekspor barang gabungan ; l. tata cara permohonan pemusnahan dan penyelesaian dengan cara dirusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; m. tata cara permohonan pembebasan dari kewajiban kepabeanan dan perpaj akan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 , dalam hal terj adi keadaan kahar ( force majeure ); atau kondisi lain yang mengakibatkan perusahan tidak dapal mempertanggungjawabkan Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh; n. tata cara monitoring dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan; o. pengecualian Kantor Wilayah atau KPU tempat pelayanan pemberian fasilitas KITE Pembebasan; dan p. tata cara pelayanan terkait pemberian fasilitas KITE Pembebasan secara manual, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. BAB XIII KETENTUAN PERALlHAN