Pasal 24

(1) Atas Barang dan/atau Bahan yang tidak Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang dan Hasil Produksi yang tidak diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, IKM wajib melunasi: a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang terutang; b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dikreditkan. (3) Atas penjualan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject , barang dalam proses ( work in process ) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi ( waste/scrap ) kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. diberitahukan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; b. IKM wajib: 1. membayar Bea Masuk sebesar: a. 5% (lima persen) dikalikan harga jual, dalam hal tarif Bea Masuk umum ( Most Favoured Nation ) Barang dan/atau Bahannya 5% (lima persen) atau lebih; atau b. tarif yang berlaku dikalikan harga jual, dalam hal tarif Bea Masuk umum ( Most Favoured Nation ) Barang dan/atau Bahannya kurang dari 5% (lima persen); 2. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dihitung berdasarkan harga jual; dan 3. membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) Atas Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang diekspor kembali berlaku ketentuan: a. dilakukan penyesuaian kembali jumlah kuota jaminan yang telah dipotong; dan/atau b. jaminan dikembalikan dalam hal impornya dipertaruhkan jaminan. (5) Pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), barang dalam proses ( work in process ) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), atau sisa proses produksi ( waste/scrap ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM. (6) Penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject , barang dalam proses ( work in process ) rusak, atau Hasil Produksi Rusak dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan. Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban IKM