Pasal 32

(1) Dalam hal Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, Wajib Pajak tetap berhak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6) Undang-Undang KUP serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dilanjutkan dengan mempertimbangkan pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. BAB VII LAPORAN DAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN