Pasal 59

(1) Pejabat mengajukan permohonan izin Penyanderaan kepada Menteri. (2) Berdasarkan permohonan izin Penyanderaan, Menteri menerbitkan izin Penyanderaan. (3) Permohonan izin Penyanderaan paling sedikit memuat: a. identitas Penanggung Pajak yang akan disandera; b. jumlah Utang Pajak yang belum dilunasi; c. tindakan penagihan Pajak yang telah dilaksanakan; d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam pelunasan Utang Pajak; dan e. lamanya Penyanderaan. (4) Izin Penyanderaan paling sedikit memuat: a. identitas Penanggung Pajak; b. alasan Penyanderaan; dan c. lamanya Penyanderaan. (5) Permohonan izin Penyanderaan sampai dengan penerbitan izin Penyanderaan dari Menteri dilakukan secara: a. elektronik; atau b. tertulis, dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum tersedia atau terdapat gangguan pada jaringan termasuk gangguan pada sistem dan/atau keadaan luar biasa lainnya.