Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 189/2020
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 189/PMK.03/2020
- Tahun
- 2020
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Teks
- 88 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 61/2023 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 8.313 karakter
- Pasal 2 730 karakter
- Pasal 3 840 karakter
- Pasal 4 3.924 karakter
- Pasal 5 144 karakter
- Pasal 6 1.819 karakter
- Pasal 7 8.628 karakter
- Pasal 8 749 karakter
- Pasal 9 526 karakter
- Pasal 10 324 karakter
- Pasal 11 320 karakter
- Pasal 12 235 karakter
- Pasal 13 1.264 karakter
- Pasal 14 363 karakter
- Pasal 15 669 karakter
- Pasal 16 242 karakter
- Pasal 17 741 karakter
- Pasal 18 1.692 karakter
- Pasal 19 1.912 karakter
- Pasal 20 2.149 karakter
- Pasal 21 1.444 karakter
- Pasal 22 516 karakter
- Pasal 23 297 karakter
- Pasal 24 633 karakter
- Pasal 25 5.666 karakter
- Pasal 26 908 karakter
- Pasal 27 820 karakter
- Pasal 28 342 karakter
- Pasal 29 691 karakter
- Pasal 30 1.444 karakter
- Pasal 31 1.047 karakter
- Pasal 32 1.211 karakter
- Pasal 33 4.292 karakter
- Pasal 34 774 karakter
- Pasal 35 782 karakter
- Pasal 36 316 karakter
- Pasal 37 977 karakter
- Pasal 38 5.186 karakter
- Pasal 39 528 karakter
- Pasal 40 1.075 karakter
- Pasal 41 525 karakter
- Pasal 42 2.026 karakter
- Pasal 43 2.004 karakter
- Pasal 44 731 karakter
- Pasal 45 5.396 karakter
- Pasal 46 410 karakter
- Pasal 47 1.554 karakter
- Pasal 48 355 karakter
- Pasal 49 592 karakter
- Pasal 50 839 karakter
- Pasal 51 307 karakter
- Pasal 52 731 karakter
- Pasal 53 359 karakter
- Pasal 54 936 karakter
- Pasal 55 325 karakter
- Pasal 56 4.864 karakter
- Pasal 57 1.177 karakter
- Pasal 58 595 karakter
- Pasal 59 955 karakter
- Pasal 60 694 karakter
- Pasal 61 1.930 karakter
- Pasal 62 175 karakter
- Pasal 63 1.174 karakter
- Pasal 64 659 karakter
- Pasal 65 506 karakter
- Pasal 66 1.137 karakter
- Pasal 67 5.176 karakter
- Pasal 68 1.150 karakter
- Pasal 69 330 karakter
- Pasal 70 514 karakter
- Pasal 71 884 karakter
- Pasal 72 601 karakter
- Pasal 73 891 karakter
- Pasal 74 790 karakter
- Pasal 75 810 karakter
- Pasal 76 1.216 karakter
- Pasal 77 230 karakter
- Pasal 78 331 karakter
- Pasal 79 280 karakter
- Pasal 80 562 karakter
- Pasal 81 864 karakter
- Pasal 82 721 karakter
- Pasal 83 725 karakter
- Pasal 84 2.982 karakter
- Pasal 85 210 karakter
- Pasal 86 1.174 karakter
- Pasal 87 736 karakter
- Pasal 88 568 karakter
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Sumber juga memuat dokumen ini di 1 alamat lain.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJP189/PMK.03/2020Peraturan Menteri Keuangan · 27 Nov 2020 · diambil 4 Okt 2026buka
- DJP189/PMK.03/2020Peraturan Menteri Keuangan · 27 Nov 2020 · diambil 4 Okt 2026buka
- JDIH189/PMK.03/2020Peraturan Menteri · 27 Nov 2020 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 27 Nov 2020 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka
Relasi dengan peraturan lain (7)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 87 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus; dan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
“Pasal 87 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus; dan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
“Pasal 87 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PMK 61/2023 — TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
“Pasal 150 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 61/2023.
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut