TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
✕DJP tidak berlaku✕JDIH tidak berlakuⓘBatang tubuh
Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan:
a.
Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa
Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau
tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi
on-line
yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
b.
Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
c.
Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang
mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib
Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum
Pemeriksaan ditunda; atau
d.
Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.