Pasal 35

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai : 1) bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan 2) dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai : 1) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 2) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan 3) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.