Pasal 6

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2016.www.jdih.kemenkeu.go.id - 7 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2002 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u. b. Pl .-K-epala Bagian T. U. Kementerianwww.jdih.kemenkeu.go.id - 8 - LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.010/ 2 01 6 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASJLAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016 LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEPADA ORANG PRIBADI DAN/ATAU BADAN YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO DALAM PETA AREA TERDAMPAK TANGGAL 22 MARET 2007 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016 PERIODE BULAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Nama Orang Nomor Nomor Induk Alamat Pribacli Pokok Kepencluclukai1 clan/atau Wajib (NIK) Penerima Pajak Penghasilan (NPWP) 1. 2. Jumlah Non10r Luas Nilai Pembayaran PPh Objek Objek atas Pengalihan Terutang Pajak Pajak (Dasar Pengenaan Bumi clan Pajak) (Rp) Bangunan (Rp) ............... , ............... 20XX Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Kepala Badan Pelaksana ( .......................... ..... .. ... ) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u. b. Plh. Kepala Bagian T. U. Kementerian �./ LUH15T' R LI BONG NIP 1961G5G31988101001 ttd. SRI MULYANI INDRAWATI 'www.jdih.kemenkeu.go.id