Pasal 5

(1) Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan secara triwulanan. (2) Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan III masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi sementara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Triwulan IV adalah sebesar selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang didasarkan atas pembagian sementara. (4) Dalam hal penyaluran Triwulan I sampai dengan Triwulan III lebih besar daripada pembagian definitif maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. (5) Tata cara penyesuaian perkiraan alokasi dengan realisasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. (6) Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.