Pasal 5

(1) Menteri Keuangan dapat menerima dokumen penting dan/atau bersifat rahasia, baik didahului dengan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maupun tanpa didahului permintaan. (2) Penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang mengusulkan permintaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau unit yang membutuhkan dokumen, dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.