Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa. (2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir; c. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan d. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk konsultan pajak.