Pasal 7

(1) Untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13): a. Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6); b. Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7); atau c. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) atau ayat (10), harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP menerbitkan: a. surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22, apabila Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pihak Ketiga yang melakukan penjualan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan pembelian bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) atau melakukan penjualan vaksin dan/atau obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10); atau b. surat penolakan, apabila Pihak Tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pihak Ketiga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) atau ayat (10). (3) Pihak Tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) atau PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13), harus menyampaikan: a. laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor; atau b. laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh Pasal 22. (4) Pihak Ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) harus menyampaikan laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh Pasal 22. (5) Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13), harus menyampaikan laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh Pasal 22. (6) Laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor atau PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak. (7) Ketentuan mengenai pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)