Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

Pasal 14

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM MATA UANG ASING

DJP berlakuJDIH tidak berlakuⓘBatang tubuh

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.

(1) Bank Persepsi Mata Uang Asing dilarang melakukan pembatalan atas transaksi yang telah memperoleh NTPN, terkecuali untuk proses reversal . (2) Reversal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal diketahui telah terjadi kesalahan dalam perekaman data dan/atau perekaman ganda (double input) atas surat setoran yang telah memperoleh NTPN dan NTB pada hari kerja yang sama. (3) Dalam hal terjadi kesalahan perekaman dan/atau perekaman ganda (double input) pada jumlah uang dalam pelaksanaan reversal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Persepsi Mata Uang Asing wajib menyetor ke kas negara dan melimpahkan ke Rekening KUN dalam valuta asing sebesar jumlah setoran yang telah mendapatkan NTPN dan NTB. (4) Sebelum melaksanakan reversal , Bank Persepsi Mata Uang Asing wajib memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat Bank Persepsi Mata Uang Asing yang bertanggungjawab atas Penerimaan Negara; (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diwujudkan dengan kode pengaman (security code) pada sistem teknologi informasi bank yang digunakan dalam penatausahaan Penerimaan Negara. (6) Bank dilarang melakukan reversal setelah akhir hari kerja. (7) Bank Persepsi Mata Uang Asing wajib menyampaikan daftar Transaksi Penerimaan Negara yang di- reversal pada hari kerja bersangkutan dengan mencantumkan NTPN, NTB, serta alasan reversal dengan bukti persetujuan reversal dari pejabat kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.