Pasal 16

(1) Atas permohonan yang telah lengkap berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat: a. melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha; atau b. dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Lokasi untuk melakukan pemeriksaan dalam hal lokasi usaha berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat. (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat wajib menerbitkan: a. keputusan persetujuan; atau b. keputusan penolakan. (3) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal memuat: a. nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat; b. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat; c. alamat kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat; d. identitas perpajakan dari lokasi usaha yang disetujui untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu; e. alamat lokasi usaha yang disetujui untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu; f. titik koordinat lokasi usaha yang disetujui untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu; g. jangka waktu berlakunya keputusan persetujuan; h. bulan dan tahun dimulainya pemberlakuan keputusan persetujuan; dan i. bulan dan tahun diakhirinya pemberlakuan keputusan persetujuan. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diterbitkan paling lama 4 (empat) bulan setelah permohonan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan contoh format keputusan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.