Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 66/2023
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 66 TAHUN 2023
- Tahun
- 2023
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 27 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 3.685 karakter
- Pasal 2 2.388 karakter
- Pasal 3 2.246 karakter
- Pasal 4 686 karakter
- Pasal 5 2.074 karakter
- Pasal 6 951 karakter
- Pasal 7 1.450 karakter
- Pasal 8 1.882 karakter
- Pasal 9 2.040 karakter
- Pasal 10 1.982 karakter
- Pasal 11 326 karakter
- Pasal 12 3.767 karakter
- Pasal 13 1.028 karakter
- Pasal 14 345 karakter
- Pasal 15 1.437 karakter
- Pasal 16 1.756 karakter
- Pasal 17 560 karakter
- Pasal 18 1.481 karakter
- Pasal 19 308 karakter
- Pasal 20 1.632 karakter
- Pasal 21 549 karakter
- Pasal 22 2.257 karakter
- Pasal 23 1.223 karakter
- Pasal 24 486 karakter
- Pasal 25 2.789 karakter
- Pasal 26 453 karakter
- Pasal 27 556 karakter
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (2)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 26 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1683), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Lampiran (1)
Lampiran dibuka sebagai PDF asli di situs sumber. Isinya tidak diubah menjadi teks, karena sebagian lampiran berupa hasil pindaian yang OCR-nya merusak angka pada tabel tarif.