Pasal 29

Contoh format: a. Pemberitahuan Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. Surat Keterangan sebagai Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); c. Registrasi Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); d. Bukti Registrasi Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); e. Permohonan Fasilitas PPN/PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); f. Surat Keterangan Tidak Dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); g. Permohonan Fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); h. Surat Keterangan Fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); i. surat pemberitahuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1); j. Laporan Realisasi Fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); k. Lembar penghitungan jumlah Pajak Penghasilan ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); l. dokumen: 1. permohonan penggantian, pembatalan, atau pencabutan; 2. surat penolakan permohonan se bagaimana dimaksud pada angka 1; dan 3. Surat Keterangan sebagai Kontraktor Utama pengganti, Bukti Registrasi Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak pengganti, Surat Keterangan Tidak Dipungut Pengganti, atau Surat Keterangan Fasilitas PPh pengganti, pencabutan, atau pembatalan yang diterbitkan: a) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1; atau b) secara jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dan contoh penghitungan Pajak Penghasilan ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB X KETENTUAN PERALIHAN