Pasal 13B

(1) Pengusaha dapat mengajukan keberatan atas penetapan atau tagihan atas kekurangan setor bagian Pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah Pengusaha melakukan penyetoran sesuai jumlah bagian Pemerintah yang ditagihkan dalam surat penetapan atau tagihan. -13- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan atau tagihan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. penjelasan dan alasan pengajuan; b. rincian perhitungan jumlah bagian Pemerintah yang terutang yang dibuat oleh Pengusaha; c. surat tanda bukti penyetoran yang sah; dan d. dokumen pendukung terkait lainnya. (5) Dalam hal Pengusaha mengajukan keberatan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan Pengusaha ditolak oleh Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Anggaran dengan menerbitkan surat penolakan. ( 6) Direktur Jenderal Anggaran melakukan peneli tian atas dokumen yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Pengusaha. (8) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penetapan yang bersifat final. 16. Pasal 16 dihapus