Pasal 13

(1) Verifikasi dalam proses pemberian persetujuan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha sektor untuk tingkatan risiko tertentu di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. (2) Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi. (3) Sumber pendanaan atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada: anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.