Pasal 3

Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak mempunyai akibat hukum yang luas antara lain berkaitan dengan pembuatan Faktur Pajak, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, perlakuan tarif 0% (nol persen) dan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas ekspor Barang Kena Pajak, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai secara jabatan dan sanksi administrasi. Karena itu adalah sudah sewajarnya bila Pengusaha Kena Pajak melaporkan usahanya sebelum melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak. Dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai akan terlaksana secara efektif dan lancar pada waktunya. a. Tanggal 31 Maret 1985 ditetapkan sebagai batas waktu bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah memulai usaha sebelum 1 April 1985 dengan maksud agar pergantian sistem Pajak Penjualan ke Pajak Pertambahan Nilai dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. b. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan usaha diberikan kepada Pengusaha yang baru memulai usahanya pada dan sesudah 1 April dengan maksud agar mereka dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai itu. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengatasi masalah kesulitan komunikasi yang mungkin masih ada diberbagai daerah dalam wilayah Republik Indonesia.