Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 telah dikeluarkan berbagai peraturan dan pedoman pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Surat Keputusan atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983, maka peraturan pelaksanaan tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dikeluarkan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dengan maksud untuk menghindarkan terjadinya kekosongan hukum.