Pasal 4

Dengan memperhatikan bahwa besarnya Uang Pesangon dikaitkan dengan masa kerja dan besarnya upah atau penghasilan yang diterima setiap bulan, maka tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenai bersifat progresif. Namun untuk memberikan keadilan, kemudahan, dan kepastian hukum bagi Pegawai yang menerimanya, lapisan tarif progresif yang diberlakukan berbeda dengan lapisan tarif yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa Uang Pesangon dengan jumlah Rp 175.000.000,00. Penghasilan bruto Rp175,000.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang : 0% x Rp50.000.000,00 = Rp 0,00 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp75.000.000,00 = Rp 11.250.000,00 (+) Rp 13.750.000,00 Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya: a. Bulan Desember 2009 Rp 50.000.000,00 b. Bulan April 2010 Rp125.000.000,00 (+) Jumlah Rp175.000.000,00 Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp175.000.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong: Bulan Desember 2009: Jumlah penghasilan bruto Rp50.000.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang: 0% x Rp50.000.000,00 = Rp0,00 Bulan April 2010: Jumlah penghasilan bruto Rp125.000.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang: 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp75.000.000,00 = Rp11.250.000,00 (+) Jumlah Rp13.750.000,00 Jumlah seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong: Rp0,00 + Rp13.750.000,00 = Rp13.750.000,00.