Pasal 49

(1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. (3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (4) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat: nama, alamat, dan tandatangan di atas meterai serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa; nama, alamat, dan tandatangan serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa; dan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.