Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PP 74/2011
TATACARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- Jenis
- Peraturan Pemerintah
- Nomor
- 74 TAHUN 2011
- Tahun
- 2011
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 67 pasal dan 67 penjelasan
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 50/2022 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 4.057 karakter
- Pasal 2 1.702 karakter
- Pasal 3 318 karakter
- Pasal 4 807 karakter
- Pasal 5 949 karakter
- Pasal 6 3.055 karakter
- Pasal 7 1.551 karakter
- Pasal 8 2.581 karakter
- Pasal 9 503 karakter
- Pasal 10 970 karakter
- Pasal 11 2.040 karakter
- Pasal 12 2.473 karakter
- Pasal 13 1.421 karakter
- Pasal 14 1.911 karakter
- Pasal 15 2.189 karakter
- Pasal 16 584 karakter
- Pasal 17 316 karakter
- Pasal 18 1.056 karakter
- Pasal 19 497 karakter
- Pasal 20 645 karakter
- Pasal 21 120 karakter
- Pasal 22 737 karakter
- Pasal 23 142 karakter
- Pasal 24 1.603 karakter
- Pasal 25 894 karakter
- Pasal 26 707 karakter
- Pasal 27 925 karakter
- Pasal 28 1.234 karakter
- Pasal 29 931 karakter
- Pasal 30 1.640 karakter
- Pasal 31 1.371 karakter
- Pasal 32 684 karakter
- Pasal 33 464 karakter
- Pasal 34 1.809 karakter
- Pasal 35 1.974 karakter
- Pasal 36 1.689 karakter
- Pasal 37 739 karakter
- Pasal 38 1.135 karakter
- Pasal 39 590 karakter
- Pasal 40 1.086 karakter
- Pasal 41 1.003 karakter
- Pasal 42 375 karakter
- Pasal 43 3.539 karakter
- Pasal 44 1.604 karakter
- Pasal 45 666 karakter
- Pasal 46 697 karakter
- Pasal 47 301 karakter
- Pasal 48 3.698 karakter
- Pasal 49 1.074 karakter
- Pasal 50 664 karakter
- Pasal 51 802 karakter
- Pasal 52 163 karakter
- Pasal 53 1.739 karakter
- Pasal 54 933 karakter
- Pasal 55 114 karakter
- Pasal 56 777 karakter
- Pasal 57 2.135 karakter
- Pasal 58 770 karakter
- Pasal 59 265 karakter
- Pasal 60 2.778 karakter
- Pasal 61 757 karakter
- Pasal 62 965 karakter
- Pasal 63 188 karakter
- Pasal 64 3.565 karakter
- Pasal 65 589 karakter
- Pasal 66 493 karakter
- Pasal 67 524 karakter
Teks sumber juga memuat 67 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (6)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 66 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
“Pasal 66 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP · diabaikan: hierarki: PP tidak dapat mencabut/mengubah UU
“Pasal 66 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP · diabaikan: hierarki: PP tidak dapat mencabut/mengubah UU
Dicabut oleh
PP 50/2022 — TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
“Pasal 74 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap: a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); dan b. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Diubah dengan: PP 9 TAHUN 2021 — Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan