Pasal 4A

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya, seperti padi-padian, kelapa sawit, karet; barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti sapi potong, unggas; barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti ikan tuna, teripang, udang; barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti crude oil, garam; barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, garam beriodium; beberapa jenis barang, karena untuk menghindari pengenaan pajak berganda dengan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Pembangunan I dan Pajak Tontonan; surat-surat berharga; listrik, kecuali untuk perumahan mewah; air bersih yang disalurkan melalui pipa (air PAM). Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut : jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, seperti dokter umum, dokter spesialis; jasa di bidang pelayanan sosial, seperti panti asuhan, jasa pemakaman; jasa di bidang pengiriman surat; jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; jasa dibidang keagamaan, seperti pemberian khotbah atau dakwah; jasa di bidang pendidikan; jasa di bidang kesenian, seperti pementasan kesenian tradisional; jasa di bidang penyiaran, seperti penyiaran radio dan televisi yang bukan bersifat iklan; jasa di bidang angkutan umum, seperti angkutan umum di darat dan di laut; jasa di bidang tenaga kerja, seperti jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja; jasa di bidang perhotelan; jasa telepon umum coin-box dan jasa telegram. Angka 8