Pasal 34

Ayat (1) Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan, untuk mencegah disalah gunakannya bahan keterangan Wajib Pajak, dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, yang pada hakekatnya merupakan rahasia pribadi, sesuai dengan asas hukum pajak. Ayat (2) Para ahli, seperti ahli/juru bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan, pada hakekatnya adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ayat (3) Untuk kepentingan pengamanan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa yang ditugaskan untuk itu, baik oleh pejabat pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada Badan-badan tersebut, untuk melihat bukti-bukti perpajakan yang terikat dengan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang ada hubungannya dengan masalah perpajakan. Ayat (4) Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan dapat memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak termasuk pejabat yang ditugaskan dalam badan peradilan perpajakan atau Majelis Pertimbangan Pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang. Ayat (5) Maksud dari ayat ini adalah merupakan pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.