Apa ini
Saku Pajak melakukan satu hal: mencari peraturan pajak. Ketik pertanyaan, dan yang keluar adalah pasal-pasal yang relevan, lengkap dengan status keberlakuannya dan dari mana status itu berasal.
Bentuknya situs statis. Pencariannya berjalan di perangkat pemakainya — tidak ada server, tidak ada akun, tidak ada telemetri, dan tidak ada permintaan jaringan saat mencari. Karena hanya butuh browser, ia bisa dipakai di komputer kantor yang tidak mengizinkan pemasangan aplikasi apa pun. Di HP, situs yang sama bisa dipasang dan dipakai tanpa internet.
Situs ini bukan situs resmi pemerintah, dan itu tertulis di setiap halamannya. Namanya tidak memakai kata “resmi”, lambang negara, atau logo instansi mana pun.
Data bawaan: hanya aturan publik
Data bawaannya hanya peraturan publik dari katalog peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan JDIH Kementerian Keuangan, dipecah per pasal. Tiap dokumen selalu membawa URL sumber dan tanggal pengambilannya, di data maupun di tampilan.
Cakupan v1.0.0: PPh, KUP, dan PPN. Kategori lain di katalog DJP — Bea Meterai, BPHTB, PBB, dan “Lainnya” — sedang diambil untuk v1.1, bersama perintah pembaruan bertahap yang memeriksa peraturan baru atau berubah tanpa mengambil ulang semua detail. Hasilnya belum masuk situs.
Aturan yang tidak boleh dilanggar, apa pun alasannya:
- Status tidak pernah ditebak. Klaim tiap sumber ditampilkan apa adanya beserta tanggal ambilnya. Yang bertentangan ditandai tidak pasti. Tidak ada satu label status tunggal yang dikarang sendiri oleh aplikasi.
- Dokumen tanpa teks tetap muncul di daftar dan hasil pencarian, dengan keterangan bahwa teksnya tidak tersedia di sumber dan tautan ke aslinya.
- Lampiran pindaian ditampilkan sebagai PDF asli, tidak pernah sebagai teks hasil OCR.
- Relasi antarperaturan adalah petunjuk, bukan kebenaran, jadi selalu disertai kutipan kalimat sumbernya.
Koleksi pribadi
Banyak rujukan sehari-hari — surat edaran, nota dinas, surat penegasan, putusan — tidak tersedia di sumber publik yang bisa diambil. Untuk itu ada koleksi pribadi: pemakai bisa mengimpor PDF, berkas teks, atau teks tempel miliknya, lalu mencarinya dengan mesin yang sama dengan data bawaan.
Dokumen itu hanya tersimpan di perangkat pemakainya (IndexedDB), dan setiap dokumen koleksi berlabel “Belum terverifikasi”. Rujukan di dalamnya ke peraturan publik ditautkan otomatis. Ini dibuktikan dengan rekaman jaringan di Chrome sungguhan: nol permintaan saat mencari, membuka, mengekspor, menghapus, dan memulihkan koleksi, dan tidak ada isi atau id dokumen di URL, isi permintaan, judul tab, maupun konsol.
Dokumen yang pernah dikirim calon pengguna untuk bahan uji tidak pernah masuk repo, data bawaan, atau commit mana pun. Semua uji koleksi memakai dokumen tiruan yang ditulis sendiri.
Uji coba pipa data: kategori PPh
Sebelum spesifikasinya ditulis, pengambilan datanya diuji dulu untuk satu kategori, Pajak Penghasilan. Laporannya jadi dasar hampir semua keputusan di atas.
- Lebih dari separuh daftar bukan peraturan substantif. Dari 2.468 baris daftar PPh di katalog DJP, 1.430 (58%) adalah penetapan kurs mingguan atau tarif bunga bulanan. Itu dikeluarkan dari cakupan. Setelah digabung dengan JDIH, tersisa 1.122 dokumen substantif.
- Status antar sumber sering tidak sejalan. Dari 337 dokumen yang statusnya bisa dibandingkan di dua sumber, 121 (36%) berbeda. Ditambah konflik dengan bukti pencabutan di teksnya sendiri, 190 dokumen (17%) berstatus tidak pasti. Karena itulah status tidak pernah disimpulkan sendiri.
- Teks sumber pun mengandung galat OCR. 23 dari 570 berkas teks DJP
memuat pola khas OCR yang tidak dikoreksi —
clanuntuk dan,rnuntuk m. Pencarian dibuat tahan terhadap galat itu tanpa mengubah teks aslinya. Pada lampiran pindaian, mesin OCR melaporkan keyakinan 0,93–0,99 untuk teks yang jelas rusak, sehingga skor keyakinan OCR tidak pernah dipakai sebagai penentu kelayakan. - Teks peraturan lama banyak yang tidak ada. Di katalog DJP, peraturan 2010-an dan 2020-an berteks lengkap, tapi yang tanpa teks mencapai 51% untuk dekade 2000-an, 90% untuk 1990-an, dan 96% untuk 1980-an. Halamannya hanya berisi metadata. Dokumen seperti itu tetap tampil, dengan tautan ke sumber.
Tanpa internet, dan bukti bahwa isinya sama
Untuk pemakaian luring, halaman dokumen dan pasal tidak disimpan satu per satu, melainkan dibangun di perangkat dari data — oleh fungsi yang sama yang dipakai saat build. Simpanannya di perangkat sekitar 81 MB, dengan unduhan pertama sekitar 15 MB.
Supaya “sama” bukan sekadar klaim, build membandingkan seluruh 20.966 halaman hasil jalur luring dengan halaman terbit, byte demi byte. Uji negatifnya: satu halaman diubah, dan perbedaannya langsung tertangkap. Uji di Chrome sungguhan mematikan server lalu membuka daftar, pencarian, saringan, dokumen, pasal, dan koleksi dalam keadaan luring.
Batas yang diketahui
- Pemasangan sungguhan baru diuji di HP Android oleh pemilik proyek. Safari dan iOS belum diuji.
- Kecepatan simpanan pertama di HP yang lambat belum diukur di perangkat sungguhan.
- Surat edaran Dirjen Pajak praktis tidak tersedia di sumber resmi yang bisa diambil, jadi tidak ada di data bawaan. Itu sebabnya koleksi pribadi ada.