Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

KMK 1169/KMK.01/1991

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Jenis: Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 1169/KMK.01/1991
Tahun: 1991
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP
Teks: 28 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 2.758 karakter
Pasal 2 318 karakter
Pasal 3 584 karakter
Pasal 4 406 karakter
Pasal 5 220 karakter
Pasal 6 269 karakter
Pasal 7 678 karakter
Pasal 8 424 karakter
Pasal 9 1.221 karakter
Pasal 10 196 karakter
Pasal 11 327 karakter
Pasal 12 133 karakter
Pasal 13 204 karakter
Pasal 14 1.294 karakter
Pasal 15 157 karakter
Pasal 16 1.097 karakter
Pasal 17 760 karakter
Pasal 18 188 karakter
Pasal 19 400 karakter
Pasal 20 302 karakter
Pasal 21 274 karakter
Pasal 22 217 karakter
Pasal 23 231 karakter
Pasal 24 254 karakter
Pasal 25 540 karakter
Pasal 26 213 karakter
Pasal 27 153 karakter
Pasal 28 482 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP1169/KMK.01/1991Keputusan Menteri Keuangan · 27 Nov 1991 · diambil 22 Sep 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (23)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KMK 48/KMK.013/1991
“Pasal 27 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa-guna-usaha, dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PAJAK PENGHASILAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PERUBAHAN KETENTUAN MENGENAI PERUSAHAAN PERDAGANGAN SURAT BERHARGA DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1251/KMK.013/1988 TANGGAL 20 DESEMBER 1988 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PENGADAAN BARANG MODAL BERFASILITAS MELALUI PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA (PERUSAHAAN LEASING)
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR METAL BOX/METAL CREATES
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 544/KMK.01/1997 TENTANG PENURUNAN TARIP PAJAK EKSPOR ATAS KOMODITI TERTENTU
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 SAMPAI DENGAN 16 JULI 2000
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
TATA CARA PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-550/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PENETAPAN JENIS, KODE, WARNA DAN BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG (KHUSUS GIRO POS) SERTA BUKU PENUNTUN KHUSUS CARA PENGISIANNYA
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PENYEMPURNAAN DAFTAR SUSUNAN PENASEHAT, PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PEMERIKSAAN PAJAK OLEH TIM GABUNGAN DJP-BPKP TAHUN 1995/1996
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI), REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC), DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DI ATAS DISC (LASER DISC)
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK ATAU WAJIB PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya