Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PER-DJP 25/2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI MODUL REVENUE ACCOUNTING

Jenis: Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-25/PJ/2025
Tahun: 2025
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP
Teks: 7 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 8.217 karakter
Pasal 2 172 karakter
Pasal 3 230 karakter
Pasal 4 221 karakter
Pasal 5 194 karakter
Pasal 6 702 karakter
Pasal 7 222 karakter

Teks diambil dari DJP pada 21 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJPPER-25/PJ/2025Peraturan Dirjen Pajak · 30 Des 2025 · diambil 21 Sep 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (4)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PER-DJP 21/2017 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 6 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2017 tentang Akuntansi Pendapatan dan Beban dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2018 tentang Akuntansi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak; c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak; dan d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 13/2018 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 6 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2018 tentang Akuntansi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak; c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak; dan d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 1/2020
“Pasal 6 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak; dan d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 20/2020
“Pasal 6 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP