Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PER-DJP 43/2013

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Jenis: Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-43/PJ/2013
Tahun: 2013
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 10 Okt 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
Kategori ⓘ: Dari daftar PBB katalog DJP
Sumber: halaman DJP
Teks: 8 pasal

Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.

Isi peraturan

Pasal 1 717 karakter
Pasal 2 553 karakter
Pasal 3 173 karakter
Pasal 4 337 karakter
Pasal 5 225 karakter
Pasal 6 150 karakter
Pasal 7 325 karakter
Pasal 8 165 karakter

Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJPPER-43/PJ/2013Peraturan Dirjen Pajak · 5 Des 2013 · diambil 11 Okt 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PER-DJP 59/2009
“Pasal 7 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP