Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 116/2017

BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 116/PMK.010/2017
Tahun: 2017
Status menurut sumber ⓘ: DJP Dicabut · 6 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 4 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 851 karakter
Pasal 2 193 karakter
Pasal 3 377 karakter
Pasal 4 605 karakter

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDicabutdiambil 6 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP116/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan · 15 Agu 2017 · diambil 6 Okt 2026buka
JDIH116/PMK.010/2017Peraturan Menteri · 15 Agu 2017 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 15 Agu 2017 - 05 Agu 2020 (diambil 6 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (4)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KMK 653/KMK.03/2001
“Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
KMK 521/KMK.1/2001
“Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PMK 99/2020 — KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
“Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Dicabut dengan: 99/PMK.010/2020 — Kriteria dan/ atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan