Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 99/2020

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 99/PMK.010/2020
Tahun: 2020
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 5 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 5 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 215 karakter
Pasal 2 721 karakter
Pasal 3 243 karakter
Pasal 4 274 karakter
Pasal 5 562 karakter

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP99/PMK.010/2020Peraturan Menteri Keuangan · 4 Agu 2020 · diambil 6 Okt 2026buka
JDIH99/PMK.010/2020Peraturan Menteri · 4 Agu 2020 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 05 Agu 2020 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 116/2017
“Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 116/PMK.010/2017 — Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut