Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 15/2008
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DALAM KEMASAN DI DALAM NEGERI
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 15/PMK.011/2008
- Tahun
- 2008
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 5 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPN katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 4 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 231/2008 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
- JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (2)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Dicabut oleh
PMK 231/2008 — PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
“Pasal 5 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : … 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Dalam Kemasan di Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 231/2008.
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan