Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PMK 74/2012

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

74/PMK.03/2012

Tahun

2012

Status menurut sumber ⓘ

✕DJP Dicabut · 3 Okt 2026✕JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.

Kategori ⓘ

Dari daftar KUP katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

18 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 862 karakter
2. Pasal 2 709 karakter
3. Pasal 3 1.605 karakter
4. Pasal 4 2.442 karakter
5. Pasal 5 430 karakter
6. Pasal 6 1.534 karakter
7. Pasal 7 809 karakter
8. Pasal 8 1.218 karakter
9. Pasal 9 854 karakter
10. Pasal 10 1.549 karakter
11. Pasal 11 1.243 karakter
12. Pasal 12 513 karakter
13. Pasal 13 501 karakter
14. Pasal 14 633 karakter
15. Pasal 15 391 karakter
16. Pasal 16 645 karakter
17. Pasal 17 273 karakter
18. Pasal 18 466 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP74/PMK.03/2012Peraturan Menteri Keuangan · 15 Mei 2012 · diambil 4 Okt 2026buka
• JDIH74/PMK.03/2012Peraturan Menteri · 14 Mei 2012 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 14 Mei 2012 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• PMK 192/2007

  “Pasal 17 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• Mencabut: 192/PMK.03/2007 — Tatacara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Dicabut dengan: 39/PMK.03/2018 — Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan