Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PP 63/2003
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
- Jenis
- Peraturan Pemerintah
- Nomor
- 63 TAHUN 2003
- Tahun
- 2003
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut · 5 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPN katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 9 pasal dan 9 penjelasan
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 2/2009 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 448 karakter
- Pasal 2 434 karakter
- Pasal 3 337 karakter
- Pasal 4 1.140 karakter
- Pasal 5 311 karakter
- Pasal 6 341 karakter
- Pasal 7 134 karakter
- Pasal 8 359 karakter
- Pasal 9 498 karakter
Teks sumber juga memuat 9 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.
Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDiubah/Disempurnakan dan Sudah dicabutdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (3)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 8 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748) dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PP 2/2009 — PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
“Pasal 30 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: … b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PP 2/2009.
dibaca dari teks DJP
Diubah oleh
PP 30/2005 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) diubah sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP