Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PP 50/2022
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- Jenis
- Peraturan Pemerintah
- Nomor
- 50 TAHUN 2022
- Tahun
- 2022
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 75 pasal dan 75 penjelasan
Isi peraturan
- Pasal 1 9.917 karakter
- Pasal 2 1.557 karakter
- Pasal 3 323 karakter
- Pasal 4 1.446 karakter
- Pasal 5 1.466 karakter
- Pasal 6 3.728 karakter
- Pasal 7 2.663 karakter
- Pasal 8 2.403 karakter
- Pasal 9 576 karakter
- Pasal 10 2.153 karakter
- Pasal 11 968 karakter
- Pasal 12 1.593 karakter
- Pasal 13 1.400 karakter
- Pasal 14 388 karakter
- Pasal 15 800 karakter
- Pasal 16 420 karakter
- Pasal 17 2.529 karakter
- Pasal 18 1.104 karakter
- Pasal 19 626 karakter
- Pasal 20 1.592 karakter
- Pasal 21 680 karakter
- Pasal 22 281 karakter
- Pasal 23 313 karakter
- Pasal 24 1.189 karakter
- Pasal 25 432 karakter
- Pasal 26 151 karakter
- Pasal 27 1.456 karakter
- Pasal 28 940 karakter
- Pasal 29 633 karakter
- Pasal 30 1.353 karakter
- Pasal 31 1.219 karakter
- Pasal 32 1.737 karakter
- Pasal 33 480 karakter
- Pasal 34 1.636 karakter
- Pasal 35 1.099 karakter
- Pasal 36 650 karakter
- Pasal 37 2.145 karakter
- Pasal 38 2.612 karakter
- Pasal 39 1.529 karakter
- Pasal 40 784 karakter
- Pasal 41 1.200 karakter
- Pasal 42 1.315 karakter
- Pasal 43 375 karakter
- Pasal 44 2.525 karakter
- Pasal 45 888 karakter
- Pasal 46 426 karakter
- Pasal 47 1.566 karakter
- Pasal 48 1.045 karakter
- Pasal 49 1.709 karakter
- Pasal 50 232 karakter
- Pasal 51 583 karakter
- Pasal 52 646 karakter
- Pasal 53 386 karakter
- Pasal 54 1.948 karakter
- Pasal 55 1.099 karakter
- Pasal 56 636 karakter
- Pasal 57 2.945 karakter
- Pasal 58 918 karakter
- Pasal 59 3.548 karakter
- Pasal 60 849 karakter
- Pasal 61 1.984 karakter
- Pasal 62 410 karakter
- Pasal 63 2.288 karakter
- Pasal 64 143 karakter
- Pasal 65 1.903 karakter
- Pasal 66 1.541 karakter
- Pasal 67 1.641 karakter
- Pasal 68 1.478 karakter
- Pasal 69 2.350 karakter
- Pasal 70 817 karakter
- Pasal 71 4.472 karakter
- Pasal 72 284 karakter
- Pasal 73 464 karakter
- Pasal 74 761 karakter
- Pasal 75 488 karakter
Teks sumber juga memuat 75 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (4)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 74 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap: a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); dan b. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
“Pasal 74 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap: a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); dan b. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP · diabaikan: hierarki: PP tidak dapat mencabut/mengubah UU
“Pasal 74 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap: a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); dan b. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP · diabaikan: hierarki: PP tidak dapat mencabut/mengubah UU
“Pasal 74 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap: … b. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP