Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

UU 7/2021

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Jenis: Undang-Undang
Nomor: 7 TAHUN 2021
Tahun: 2021
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 58 pasal

Isi peraturan

Penomoran pasal di teks sumber janggal.

Nomor pasal meloncat di teks sumber. (2->2,2->8,8->13,14->25,25->27)
Ada nomor pasal yang muncul lebih dari sekali di teks sumber.

Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.

Pasal 1 2.226 karakter
Pasal 2 872 karakter
Pasal 2 3.798 karakter
Pasal 8 4.889 karakter
Pasal 13 5.082 karakter
Pasal 14 4.028 karakter
Pasal 20A 2.234 karakter
Pasal 25 3.285 karakter
Pasal 27 2.823 karakter
Pasal 27C 2.379 karakter
Pasal 32 1.683 karakter
Pasal 32A 1.744 karakter
Pasal 34 2.087 karakter
Pasal 40 510 karakter
Pasal 43A 1.098 karakter
Pasal 44 2.616 karakter
Pasal 44A 610 karakter
Pasal 44B 2.096 karakter
Pasal 44C 756 karakter
Pasal 44D 722 karakter
Pasal 44E 1.838 karakter
Pasal 3 668 karakter
Pasal 4 14.051 karakter
Pasal 6 3.438 karakter
Pasal 7 1.484 karakter
Pasal 9 3.251 karakter
Pasal 11 3.447 karakter
Pasal 11A 3.299 karakter
Pasal 17 3.191 karakter
Pasal 18 3.868 karakter
Pasal 32A 714 karakter
Pasal 32C 5.637 karakter
Pasal 4 729 karakter
Pasal 4A 2.596 karakter
Pasal 7 1.000 karakter
Pasal 8A 964 karakter
Pasal 9 10.508 karakter
Pasal 9A 958 karakter
Pasal 16B 3.821 karakter
Pasal 16G 1.234 karakter
Pasal 5 3.860 karakter
Pasal 6 2.223 karakter
Pasal 7 3.084 karakter
Pasal 8 1.301 karakter
Pasal 9 2.420 karakter
Pasal 10 3.863 karakter
Pasal 11 1.844 karakter
Pasal 12 3.137 karakter
Pasal 13 3.867 karakter
Pasal 14 562 karakter
Pasal 4 986 karakter
Pasal 40B 1.221 karakter
Pasal 64 1.829 karakter
Pasal 15 448 karakter
Pasal 16 3.051 karakter
Pasal 17 495 karakter
Pasal 18 1.028 karakter
Pasal 19 488 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP7 TAHUN 2021Undang-Undang · 29 Okt 2021 · diambil 22 Sep 2026buka
JDIHUU 7 TAHUN 2021Undang-Undang · 29 Okt 2021 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 29 Okt 2021 - s.d. Dicabut (diambil 16 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (20)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

Perpu 1/2020
“huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), … tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
UU 2/2020
“huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), … tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut Sebagian : PERPU 1 TAHUN 2020 — Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
Mencabut Sebagian : UU 2 TAHUN 2020 — Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
Mengubah: UU 16 TAHUN 2009 — Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 5 TAHUN 2008 — Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 16 TAHUN 2000 — Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 28 TAHUN 2007 — Perubahan Ketiga atas Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 6 TAHUN 1983 — Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 7 TAHUN 1983 — Pajak Penghasilan
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 17 TAHUN 2000 — Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 36 TAHUN 2008 — Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 7 TAHUN 1991 — Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 10 TAHUN 1994 — Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 8 TAHUN 1983 — Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 11 TAHUN 1994 — Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 18 TAHUN 2000 — Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 42 TAHUN 2009 — Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 11 TAHUN 1995 — Cukai
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: UU 39 TAHUN 2007 — Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah