Pasal 3

(1) Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai PKB adalah perusahaan: a. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); b. dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), baik sebagian atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing; c. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT); d. Koperasi yang berbentuk badan hukum; atau e. Yayasan. (2) Untuk mendapatkan persetujuan PKB, perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kawasan yang berlokasi di kawasan industri; (3) Dalam hal kawasan yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam daerah yang tidak mempunyai kawasan industri, maka kawasan tersebut harus termasuk di dalam kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II; (4) Dalam hal suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki industri sebelum ditetapkannya Keputusan ini, perusahaan industri yang bersangkutan dapat ditetapkan menjadi PKB yang bertindak sebagai PDKB.