Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

KMK 291/KMK.05/1997

KAWASAN BERIKAT

Jenis: Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 291/KMK.05/1997
Tahun: 1997
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 28 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 147/2011 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 1.778 karakter
Pasal 2 123 karakter
Pasal 3 1.000 karakter
Pasal 4 2.373 karakter
Pasal 5 1.112 karakter
Pasal 6 1.185 karakter
Pasal 7 1.280 karakter
Pasal 8 512 karakter
Pasal 9 1.399 karakter
Pasal 10 1.677 karakter
Pasal 11 1.012 karakter
Pasal 12 590 karakter
Pasal 13 624 karakter
Pasal 14 2.069 karakter
Pasal 15 450 karakter
Pasal 16 334 karakter
Pasal 17 780 karakter
Pasal 18 659 karakter
Pasal 19 938 karakter
Pasal 20 2.039 karakter
Pasal 21 1.111 karakter
Pasal 22 230 karakter
Pasal 23 362 karakter
Pasal 24 159 karakter
Pasal 25 397 karakter
Pasal 26 629 karakter
Pasal 27 81 karakter
Pasal 28 283 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP291/KMK.05/1997Keputusan Menteri Keuangan · 26 Jun 1997 · diambil 22 Sep 2026buka
JDIH291/KMK.05/1997Keputusan Menteri · 26 Jun 1997 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 26 Jun 1997 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (10)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

PMK 147/2011 — KAWASAN BERIKAT
“Pasal 57 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Diubah oleh

PMK 587/2004 — PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
“Mengubah ketentuan Pasal 14 huruf j Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 dan menambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf 1 setelah huruf k sehingga keseluruhan Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 menjadi berbunyi sebagai berikut: "Pasal 14 Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/ atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas sebagai berikut: a. atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Diubah dengan: 94/KMK.05/2000 — Perubahan Kepmenkeu No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Kepmenkeu No. 349/KMK.01/2000
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Diubah dengan: 292/KMK.01/1998 — Perubahan Kepmenkeu No. 291/KMK.05/2997 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.547/KMK.01/1997
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Dicabut dengan: 147/PMK.04/2011 — Kawasan Berikat.
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan
Diubah dengan: 101/PMK.04/2005 — Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Diubah dengan: 37/KMK.04/2002 — Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Diubah dengan: 547/KMK.01/1997 — Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Diubah dengan: 349/KMK.01/1999 — Perubahan Kepmenkeu No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Kepmenkeu No. 292/KMK.01/1998
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Diubah dengan: 587/PMK.04/2004 — Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan