Pasal 9

(1) SKB dinyatakan tidak berlaku dan dana pensiun yang bersangkutan wajib membayar pajak yang terutang berikut sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. dalam hal: a. Di kemudian hari terbukti bahwa dana yang diinvestasikan tersebut bukan berasal dan sumber pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya; b. Dana pensiun yang telah memperoleh SKB Pemotongan Pajak Penghasilan tidak menyampaikan Laporan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah ditegur oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak; c. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tidak dimasukkan ke dalam rekening dana pensiun yang bersangkutan. (2) SKB dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.