Pasal 6

(1) Dalam hal suatu Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya berdasarkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Bea Meterai, dan pajak lainnya memenuhi kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, atas Piutang Pajak tersebut harus dilakukan Penagihan Pajak sekurang-kurangnya berupa penerbitan Surat Teguran atau Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. (2) Dalam hal suatu Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) memenuhi kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak kurang lancar, atas Piutang Pajak tersebut harus segera dilakukan Penagihan Pajak dengan terlebih dahulu diterbitkan STP PBB.