Pasal 10

(1) Nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf d bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (2) Nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dapat diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi; b. nilai yang dikeluarkan oleh Penilai Pajak Direktorat Jenderal Pajak; c. nilai yang dikeluarkan oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; d. nilai yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik; e. nilai sesuai kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam Surat Penentuan Harga Limit; atau f. nilai yang dikeluarkan oleh instansi berwenang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam hal nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, Agunan atau Barang Sitaan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.